Selebrasi penyiaran televise digital terrestrial, Digital Video Broadcasting Terrestrial

Selebrasi kebebasan pers di Indonesia bisa dirasakan
pasca reformasi sampai detik ini. Pengeluaran Permenpen No.1/Per/Menpen/ 1998
tentang ketentuan SIUPP menjadi tonggak sejarah kebebasan pers di Inodnesia.
Beberapa aktivis media, Suranto dan Ginanjar berpendapat bahwa, “Yang dulu
membisu kini bebas berlagu yang dulu ditelikung kini leluasa mengadu
untung”,(Maryani, 2011, h. 101). Di dalam suasana kebebasa pers, kelahiran
lembaga penyiaran komunitas tidak terlepas dari kritik terhadap keberadaan
berbagai media massa di Indonesia. Komunitas televisi dan radio hadir sebagai
media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan dan konten siaran.
Selain itu, juga termasuk sebagai media non komersial. Tidak ada pencarian
keuntungan. Basis yang digunakan untuk siaran pun, bisa frekuensi bagi yang
diberi izin atau kabel dan internet.

 

UU Penyiaran No.32, mendukung adanya
lembaga penyiaran komunitas. Isinya mengenai terwujudnya desentralisasi
penyiaran, yakni memberikan kesempatan pada masyarakat di daerah untuk
mendirikan lembaga penyiaran yang sesuai dengan watak, adat, budaya, dan
tatanan nilai atau norma setempat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk untuk mewadahi aspirasi akan
penyiaran untuk masyarakat serta mengawasi penyiaran, termasuk media-media
nonkomersial. Sehingga lembaga penyiaran komunitas memiliki ruang untuk hidup
dan berkembang. Di sisi yang lain, Dewan Pers juga hadir untuk melindungi dan
mengembangkan kemerdekaan pers. Namun, hal itu menjadi perdebatan saat Dewan
Pers melakukan verifikasi institusi media. Di antara 17 persyaratan memenuhi
verifikasi, ada beberapa poin yang menyulitkan lembaga penyiaran komunitas
untuk memenuhinya. Seperti syarat perusahaan pers harus memiliki modal Rp.
50.000.000,00 dan upah para pekerjanya harus sesuai dengan upah minimum
provinsi minimal 13 kali satu tahun. Perlu diingat kembali latar belakang
terbentuknya media komunitas adalah karena kebutuhan informasi komunitas serta
kritis terhadap media berprofit. Dengan beberapa persyaratan yang menyangkut
dana tentunya bisa melemahkan dan mematikan media komunitas.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Konsep “Ruang Publik” mendekati konsep
terbentuknya lembaga penyiaran komunitas. Biasanya dimaknai sebagai media yang
berdiri dalam suatu batasan geografis. Bertujuan untuk menyuarakan kepentingan
dan kebutuhan warga dalam batasan geografisnya. Basisnya pada lapangan, bukan
studio, membuat media komunitas tidak terhambat oleh standar penyiaran yang
menyebabkan terjadinya keberagaman konten siaran. Selain itu, menurut Hermanto
(2008, h. 3) pengelola media komunitas juga tidak bisa sewenang-wenang
menayangkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun
budaya lokal.

 

Perubahan
Teknologi

Melihat perubahan teknologi serta
perilaku konsumsi media, juga mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan
migrasi penyiaran analog ke digital. Dilakukan melalui Peraturan Menteri
Kominfo No. 05 tahun 2012, dengan mengadopsi standar penyiaran televise digital
terrestrial, Digital Video Broadcasting
Terrestrial Second Generation (DVB-T2). Kelebihannya adalah sinyal siaran
lebih kuat dan menjangkau wilayah yang luas (Prabowo, 2012, h. 301). Perubahan
teknologi dari analog ke digital ini juga menjadi solusi media komunitas untuk
memperluas penyiarannya. Serta tidak disulitkan lagi dengan penyewaan alat
penyiaran yang mahal ataupun keterbatasan alat penyiaran. Sebelum televise
komunitas, radio komunitas sudah lebih dulu berkembang di Yogyakarta, radio
komunitas muncul dari budaya ‘angkringan’. Biasanya masyarakat kecil atau
kalangan bawah memanfaatkan angkringan untuk membicarakan apa saja di sekitar mereka.
Lalu lahirlah ‘angkringan’ yang kemudian menjadi nama radio ini. Awalnya
berbentuk bulletin, kemudian, seiring waktu berkembang menjadi radio dengan
peralatan yang sangat sederhana dan terletak di sebuah loteng rumah salah satu
pendirinya. Buletinnya sendiri tidak hilang, tetapi dilengkapi dengan radio.

Gambar 
Daftar Stasiun Radio Komunitas di Indonesia Tahun 2007

Sumber: JKRI 2007

 

Bila
di media nasional mengundang grup music modern untuk promosi dan menarik
pendengar, media komunitas menghadirkan grup musik tradisional untuk
menyebarkan ilmu dan ajaran dalam kehidupan. Hal ini memang sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan komunitasnya. Contohnya seperti Radio Angkringan yang
menyuguhkan budaya Macapatan. Terdiri
dari kurang lebih 15 orang melakukan tembang sekar yang menyangkut filosofis
kehidupan. Pengelola media komunitas juga mengadakan program budaya dengan
harapan bisa menggugah kesadaran cinta budaya dan tidak meremehkan hidup,
khususnya untuk generasi muda (Maryani, 2011, h. 154). Proses terbentuknya
‘angkringan’ menjadi sejarah perubahan masyarakat. Media ini beroperasi,
bertahan, dan berjuang. Serta bukan hanya memahami sebuah komunitas radio,
tetapi juga memahami dinamika sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Radio dan TV komunitas yang ada, akhirnya bisa berfungsi sebagai ruang publik
dan mampu menyebarluaskan ideologi. Tetapi juga berfungsi mempertentangkan
ideologi. Inilah yang disebut ruang publik dimana sesuatu secara rasional
diperdebatkan.

Komitmen Dewan Pers

Lembaga
penyiaran komunitas juga tidak lepas dari pengawasan dan perizinan Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI). Sebuah lembaga yang mengatur hal-hal mengenai
penyiaran dan menjadi wadah aspirasi penyiaran untuk masyarakat. Tertera dengan
jelas dalam UU No.32 tahun 2002 pasal 8 bahwa KPI bertugas mengawasi proses
penyiaran. Namun, maraknya berita hoax
semakin meresahkan publik. Banyak media mulai menyesatkan dan mengabaikan
kaidah jurnalistik. Kondisi ini mendorong pelaksanaan kebijakan verifikasi
institusi media oleh Dewan Pers dan dampaknya mengenai lembaga penyiaran
komunitas.

Ada
17 standar yang ditetapkan untuk ditanyakan lolos verifikasi tersebut.
Diantaranya perusahaan pers harus memiliki modal sekurang-kurangnya Rp
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
Selain itu perusahaan pers wajib memberi upah kepada pekerjanya
sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
Serta pekerja merupakan wartawan yang berkompetensi. Sedangkan seperti yang kita
tahu lembaga penyiaran komunitas memiliki standar lebih rendah di birokrasi,
juga harus mengalami kesulitan dengan menyewa multiplesker seharga 40 juta
rupiah setiap bulan, jika tidak berbasis internet. Harapan untuk mendapatkan
frekuensi gratis juga sulit dilakukan. Satu cara alternatif yang dilakukan
adalah melakukan siaran bersama dengan lembaga penyiaran komunitas lainnya.
Namun, muncul lagi permasalahan baru yaitu alokasi waktunya (Prabowo, Era
Penyiaran Digital, 2012). Pada akhirnya media yang punya banyak modalah yang
mendominasi pasaran dan berkuasa di industri media.

Pelaksanaan
verifikasi media memang termasuk pada pasal 15 butir 2F, Undang-undang
No.40/1999 tentang kewajiban mendata perusahaan pers oleh Dewan Pers. Tetapi
jika media komunitas sendiri terbentuk dengan dana anggota dan tanpa pencarian
profit, tentu persyaratan verifikasi institusi media memberatkan media
komunitas serta membuatnya hilang perlahan-lahan tanpa perlindungan.
Karakteristik media komunitas tidak mungkin disamakan dengan media arus utama.

Raksasa Industri Media

Perkembangan
bisnis media di Indonesia melesat jatuh pasca reformasi. Salah satu factor
pendorongnya adalah kepentingan modal yang mengarah pada oligopoly dan
pumutusan kepemilikan. Akibat tidak adanya kontrol Negara pasca reformasi,
perusahaan media mengalami kebebasan yang sangat bebas. Saat ini, 12 kelompok
media besar telah menguasai media di Indonesia di luar media pemerintah,
termasuk didalamnya penyiaran, media cetak dan media online. 12 kelompok besar
itu adalah Grup Jawa Pos, Grup Media, MRA Media, Femina Grup, MNC Group, Kelompok Kompas Gramedia,
Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu Media
Holdings, dan Tempo Inti Media (Nugroho, Adriani Putri, dan Laksmi, 2012, h.
4).

Melihat
kepemilikan media sekarang hanya berfokus pada pencarian keuntungan, fungsi
media massa tidak berjalan semestinya. Televisi adalah salah satu media yang
berpotensi mendapatkan keuntungan yang besar. Selain itu, televisi masih sering
digunakan dan diminati oleh masyarakat dari golongan bawah sampai atas.
Persaingan antar perusahaan media dalam mencari keuntungan membuat media tidak
kreatif dalam memproduksi konten. Program siaran yang memiliki rating tinggi, diduplikasi oleh
perusahaan media lainnya. Tidak dilihat dari segi kualitas dan nilai-nilai yang
terkandung, tetapi hanya berdasarkan rating
yang tinggi. Contohnya seperti program Inbox (SCTV) yang diikuti oleh
program musih Dahsyat (RCTI), lalu Derings (TransTV). Sayangnya program Derings
tidak bertahan lama. Program music Dahsyat pun diberhentikan sementara tiga
hari (13, 14, dan 19 April 2017) oleh KPI, karena melanggar Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI. Adanya pencarian sensasi
untuk menaikkan rating, seperti
memuatkan perkataan kasar, merendahkan orang lain, ataupun melakukan kegiatan
yang bertolak belakang dengan norma, digunakan sebagai parodi dengan tidak
bijak oleh industri media dalam mempertahankan rating (Detiknews, 29 Maret 2017).

 Adapun teguran tertulis dari Komisi Penyiaran
Indonesia kepada empat televisi (TV) swasta yang menayangkan iklan partai
Perindo. Menurut KPI ini merupakan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran (P3 & SPS). KPI menilai, penayangan iklan Partai Perindo
merupakan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik. Empat stasiun TV
swasta yang menayangakan iklan Partai Perindo yaitu RCTI, Global TV, MNC TV,
dan iNEWS TV. Siaran iklan Partai Perindo yang ditayangkan melanggar P3 dan SPS
yang mengatur bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan
publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain peringatan
tertulis, KPI juga memerintahkan pengehentian siaran iklan Partai Perindo pada
ke-4 stasiun TV tersebut. Ini merujuk pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No.
32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berisi siara wajib dijaga netralitasnya
dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Bahkan ancaman
peningkatan sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun
2012 juga diingatkan KPI.

Tidak
hanya kepentingan untuk mencari keuntungan, bisa juga dilihat dari keberpihakan
media terhadap permasalahan politik di negeri ini. Beberapa pemilik media yang
tergabung dalam partai politik, menggunakan medianya sebagai alat kampanye
politik. Seperti kasus di atas yang sudah dijelaskan. Pengaruh kepemilikan
media ini masuk dalam teori media kritis yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci
(1987), bahwa media tidak lepas dari kepentingan. Seperti kepentingan pemilik modal,
Negara, atau kelompok yang mendominasi.

Teori Uses and gratification

Elihu
Katz (1959) mengatakan penelitiannya mengenai teori uses and gratification diarahkan kepada jawaban terhadap pertanyaan
Apa yang dilakukan media untuk khalayak (what
do the media do to people?). Effendy (2003, 
h. 289) juga mengatakan model uses
and gratification menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahn utama bukanlah
media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Model ini tidak tertarik
pada apa yang dilakukan media terhadap khalayaknya tetapi juga tertarik pada
apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Dalam asumsi teori ini tersira
pengertian bahwa komunikasi massa berguna (utility);
bahwa komunikasi media diarahkan oleh motif (intentionality); bahwa perilaku media mencerminkan kepentingan dan
preferensi (selectivity); dan bahwa
khalayak sebenarnya kepala batu (stubborn).
Karena penggunaan media hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan
psikologis, efek media dianggap sebagai situasi ketika kebutuhan itu terpenuhi.

Dalam
suasana kebebasan pers, berbagai kritik menerpa kepada lembaga penyiaran
komunitas terhadap keberdaan berbagai media massa di Indonesia. Namun, melihat
ketidaksetaraan stasiun swasta yang sudah besar dengan lembaga penyiaran
komunitas-komunitas yang baru terbangun sudah terlihar jelas perbandingannya.
Namun maraknya pemilik media demi kepentingan pribadi yang hany mengejar rating tinggi mengabaikan konten-konten
siaran yang sudah berlaku di Indonesia menjadikan keuntungan pribadi yang mementingkan
permasalahan politik. Yang seharusnya media-media di Indonesia harus menjunjung
tinggi netralistas dalam siaran-siaran yang akan diterima atau dikonsumsi
khalayak. Dan Komisi Penyiaran Indonesia harus lebih tegas dalam menjalankan
tugasnya dengan baik dan tidak ada mencari keuntungan juga dalam ranah politik.

x

Hi!
I'm Brenda!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out